Contoh Peraturan Desa Terbaru
PERATURAN DESA TURIDA KECAMATAN SANDUBAYA
KOTA MATARAM
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
MINUMAN KERAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TURIDA,
Menimbang : a. bahwa minuman keras pada hakekatnya sanggup membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, sanggup mendorong terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa;
b. bahwa peredaran dan penjualan serta pemakaian minuman keras sudah meresahkan masyarakat dan tidak sesuai dengan sopan santun istiadat, maka perlu dilakukan penganturan terhadap peredaran dan penjualan serta pemakaian minuman keras;
c. bahwa menurut pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam aksara a dan aksara b, maka perlu membentuk Peraturan Desa perihal Minuman Keras.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 perihal Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 perihal Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 perihal Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 perihal Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 perihal Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 perihal Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 perihal Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 perihal Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 perihal Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol; 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 perihal Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor53/M-DAG/PER/12/2010 perihal Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 perihal Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol; 10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 359/MPP/Kep/10/1997 perihal Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Impor, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol; 11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 perihal Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Daerah
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 perihal Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 perihal Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 perihal Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 perihal Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 perihal Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 perihal Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 perihal Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 perihal Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 perihal Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol; 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 perihal Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor53/M-DAG/PER/12/2010 perihal Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 perihal Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol; 10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 359/MPP/Kep/10/1997 perihal Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Impor, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol; 11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 perihal Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Daerah
Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TURIDA
dan
KEPALA DESA TURIDA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG MINUMAN KERAS
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Desa yaitu desa-desa yang mempunyai batas-batas wilayah yang sudah ditetapkan dan merupakan satu kesatuan dalam lingkup kekuasaan Kepala Desa Turida.
b. Kota Mataram.
c. Kepala Desa adalah Kepala Desa Turida;
d. Masyarakat Desa yaitu kesatuan masyarakat aturan yang berdomisili di desa.
e. Pemerintahan Desa yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, menurut asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
f. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa ;
g. Peraturan Desa yaitu peraturan perundang-undangan yang dibuat menurut Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa
h. Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Perdes yaitu orang-orang yang ditunjuk oleh kepala desa untuk melaksanakan tugas-tugas dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan desa.
i. Minuman keras atau minuman beralkohol yaitu semua benda cair yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah atau adonan keduanya yang mengandung alkohol atau ethanol yang diperuntukkan sebagai konsumsi manusia;
j. Memproduksi yaitu serangkaian acara atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas,dan atau mengubah bentuk menjadi minuman beralkohol;
k. Mengedarkan yaitu setiap acara atau serangkaian acara dalam rangka penyaluran minuman beralkohol kepada masyarakat atau perorangan baik untuk diperdagangkan maupun tidak;
l. Memperdagangkan yaitu setiap acara atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan atau pembelian minuman beralkohol termasuk penawaran untuk menjual minuman beralkohol di warung kopi, rumah makan, kedai, kios, dan tempat-tempat lain di Lingkungan Desa serta acara lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan tersebut dengan memperoleh imbalan atau tidak;
m. Menyimpan yaitu menyimpan minuman beralkohol di gudang, warung kopi, rumah makan, kedai, kios, dan tempat-tempat lain di Lingkungan Desa;
n. Menyediakan atau menyuguhkan yaitu menyediakan atau menyuguhkan minuman beralkohol untuk dibeli atau dinikmati oleh seseorang atau lebih;
o. Meminum yaitu meminum minuman beralkohol di warung kopi, rumah makan, kedai, kios, dan tempat-tempat lain di Lingkungan Desa;
BAB II
LARANGAN
Pasal 2
Setiap orang atau tubuh hukum / badan perjuangan tidak boleh memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menyimpan, menyediakan, atau meminum minuman beralkohol di Desa Turida.
Pasal 3
Dalam rangka menegakkan amar makruf nahi mungkar dan untuk menghindari pelanggaran terhadap agama, sopan santun istiadat, dan budaya di Desa Turida, seluruh masyarakat desa dilarang untuk memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menyimpan, menyediakan, atau meminum minuman beralkohol di Desa Turida.
BAB III
PENGAWASAN
Pasal 4
(1) Kepada Desa dan BPD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan 3.
(2) Untuk mengawasi peredaran minuman beralkohol, Kepada Desa dan BPD dibantu oleh Perangkat Desa.
(3) Perangkat Desa wajib melaporkan kepada Kepada Desa dan BPD apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan 3.
(4) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan Surat Keputusan Kepala Desa dan BPD.
BAB IV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 5
(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 akan dikenakan hukuman sopan santun berupa denda serendah-rendahnya Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau dilimpahkan kepihak kepolisian untuk diperoses sesuai hukum yang berlaku;
(2) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 akan dikenakan hukuman sopan santun berupa denda serendah-rendahnya Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan atau eksekusi cambuk sebanyak 20 kali.
(3) Hukuman cambuk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan di kantor Kepala Desa.
(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) akan kan dimasukkan ke dalam Kas Desa.
(5) Terhadap barang-barang / benda-benda yang digunakan untuk memproduksi, mengedarkan dan menyimpan minuman beralkohol dirampas untuk negara guna dimusnahkan.
(6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan (2) yang dilakukan belum berselang 1 (satu) tahun dari eksekusi yang sudah dijatuhkan, maka hukumannya dapat ditambah 1/3(sepertiga).
Pasal 6
Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, jika dilakukan oleh tubuh hukum / tubuh usaha, maka hukumannya dijatuhkan kepada penanggung jawab.
BAB V
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 7
(1) Selain pejabat penyidik sebagaimana ditentukan oleh aturan perundang-undangan penyidikan juga sanggup dilakukan oleh Perangkat Desa Turida yang ditetapkan oleh Pemerintahan Desa.
(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan atas pelanggaran Perdes biar keterangan atau laporan tersebut lebih lengkap dan jelas.
b. Meminta keterangan dan/atau barang bukti dari orang pribadi atas terjadinya pelanggaran Perdes.
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan memberikan hasil penyidikannya kepada Kepala Desa dan BPD.
BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8
Kata-kata “setiap orang” yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yaitu orang di luar Masyarakat Desa.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.
Pasal 14
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.
Ditetapkan di : Turida
Pada tanggal : 04 Desember 2013
KEPALA DESA TURIDA,
ttd
KHAIRUL UMAM, S.H., M.H.
0 Response to "Contoh Peraturan Desa Terbaru"
Posting Komentar