Peranan Apbn Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat

Kesejahteraan rakyat merupakan salah satu tujuan Negara. Kesejahteraan ialah kondisi yang menggambarkan terpenuhinya kebutuhan pangan, mendapat pendidikan dasar yang memadai, bebas dari buta huruf, serta selalu dalam keadaan sehat.

Sedangkan rakyat ialah seluruh orang yang berada pada suatu wilayah Negara dan taat pada kekuasaan pemerintahan tersebut.

Kesejahteraan rakyat berarti kondisi suatu Negara dimana rakyatnya terpenuhi kebutuhan pangannya, mendapat pendidikan dasar yang memadai, bebas dari buta huruf, dan selalu dalam keadaan sehat.

Baca Juga :

Biografi R.A. Kartini

Hal ini sesuai dengan point-point indikator kesejahteraan yang ada : 1) jumlah dan pemerataan pendapatan, 2) pendidikan yang semakin gampang untuk dijangkau, dan 3) kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata.

Lalu bagaimana dengan Negara kita?. Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat data BPJS yang terakhir diperbaharui.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Provinsi, 2015 – 2016

Provinsi	2015		2016
	Februari	Agustus	Februari	Agustus
Aceh	7.73	9.93	8.13	7.57
Sumatera Utara	6.39	6.71	6.49	5.84
Sumatera Barat	5.99	6.89	5.81	5.09
Riau	6.72	7.83	5.94	7.43
Jambi	2.73	4.34	4.66	4.00
Sumatera Selatan	5.03	6.07	3.94	4.31
Bengkulu	3.21	4.91	3.84	3.30
Lampung	3.44	5.14	4.54	4.62
Kepulauan Bangka Belitung	3.35	6.29	6.17	2.60
Kepulauan Riau	9.05	6.20	9.03	7.69
DKI Jakarta	8.36	7.23	5.77	6.12
Jawa Barat	8.40	8.72	8.57	8.89
Jawa Tengah	5.31	4.99	4.20	4.63
DI Yogyakarta	4.07	4.07	2.81	2.72
Jawa Timur	4.31	4.47	4.14	4.21
Banten	8.58	9.55	7.95	8.92
Bali	1.37	1.99	2.12	1.89
Nusa Tenggara Barat	4.98	5.69	3.66	3.94
Nusa Tengggara Timur	3.12	3.83	3.59	3.25
Kalimantan Barat	4.78	5.15	4.58	4.23
Kalimantan Tengah	3.14	4.54	3.67	4.82
Kalimantan Selatan	4.83	4.92	3.63	5.45
Kalimantan Timur	7.17	7.50	8.86	7.95
Kalimantan Utara	5.79	5.68	3.92	5.23
Sulawesi Utara	8.69	9.03	7.82	6.18
Sulawesi Tengah	2.99	4.10	3.46	3.29
Sulawesi Selatan	5.81	5.95	5.11	4.80
Sulawesi Tenggara	3.62	5.55	3.78	2.72
Gorontalo	3.06	4.65	3.88	2.76
Sulawesi Barat	1.81	3.35	2.72	3.33
Maluku	6.72	9.93	6.98	7.05
Maluku Utara	5.56	6.05	3.43	4.01
Papua Barat	4.61	8.08	5.73	7.46
Papua	3.72	3.99	2.97	3.35
Indonesia	5.81	6.18	5.50	5.61

Jumlah Desa yang Memiliki Fasilitas Sekolah

Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan

Provinsi	SD		SMP		SMU		SMK		Perguruan Tinggi
	2011	2014	2011	2014	2011	2014	2011	2014	2011	2014
Aceh	3227	3358	1023	1176	497	582	127	165	120	118
Sumatera Utara	4725	4957	1912	2091	923	974	504	608	181	177
Sumatera Barat	987	1100	611	674	279	333	137	146	113	98
Riau	1602	1779	957	1096	425	497	163	205	63	65
Jambi	1326	1457	651	727	262	303	99	129	33	45
Sumatera Selatan	2875	2938	1143	1222	532	565	150	188	84	81
Bengkulu	1148	1180	403	445	134	156	66	77	24	29
Lampung	2350	2499	1242	1331	517	569	232	293	60	71
Kep. Bangka Belitung	356	375	169	181	68	69	37	39	14	16
Kep. Riau	331	390	202	224	90	104	45	53	20	32
Dki Jakarta	264	264	251	253	222	223	185	201	137	146
Jawa Barat	5891	5949	3632	3969	1618	1823	1078	1467	351	411
Jawa Tengah	8469	8461	3334	3469	1126	1195	883	1070	228	235
Di Yogyakarta	437	438	305	309	136	134	128	135	56	59
Jawa Timur	8442	8450	4259	4468	1873	2095	980	1181	353	381
Banten	1526	1543	1111	1182	546	597	302	386	118	126
Bali	709	709	302	309	139	139	104	112	42	44
Nusa Tenggara Barat	1073	1130	773	854	422	485	164	203	65	73
Nusa Tenggara Timur	2836	3129	1059	1391	289	428	147	217	55	58
Kalimantan Barat	1895	2028	864	1000	283	324	108	126	47	50
Kalimantan Tengah	1493	1540	602	721	190	225	78	104	15	21
Kalimantan Selatan	1856	1869	693	745	251	277	69	91	52	47
Kalimantan Timur	1204	970	577	498	246	223	117	143	49	46
Kalimantan Utara	-	299	-	133	-	49	-	24	-	9
Sulawesi Utara	1467	1537	635	670	212	218	121	147	58	62
Sulawesi Tengah	1718	1882	751	860	235	276	103	138	31	36
Sulawesi Selatan	2862	2929	1446	1655	623	699	238	280	164	148
Sulawesi Tenggara	1740	1837	715	814	285	332	84	123	67	40
Gorontalo	629	658	322	350	80	88	40	46	15	11
Sulawesi Barat	612	627	294	348	97	121	58	93	20	23
Maluku	901	1017	452	535	187	222	69	86	34	40
Maluku Utara	985	1092	440	514	175	221	72	102	17	20
Papua Barat	774	835	180	233	82	102	35	39	24	29
Papua	1640	1979	408	518	142	176	79	95	41	54
Indonesia	68350	71205	31718	34965	13186	14824	6802	8512	2751	2901

Jumlah Desa/Kelurahan Yang Memiliki Sarana Kesehatan Menurut Provinsi (Desa)

Provinsi	Rumah Sakit		Rumah Sakit Bersalin		Poliklinik		Puskesmas		Puskesmas Pembantu
	2011	2014	2011	2014	2011	2014	2011	2014	2011	2014
Aceh	53	64	60	50	155	210	322	353	863	981
Sumatera Utara	171	178	258	192	735	872	535	585	1757	1858
Sumatera Barat	45	48	111	63	85	98	250	274	623	691
Riau	45	59	99	76	215	265	201	229	798	913
Jambi	28	35	46	32	30	62	173	196	551	635
Sumatera Selatan	48	59	79	57	109	134	296	350	797	911
Bengkulu	16	18	11	8	25	30	180	177	403	444
Lampung	37	46	159	100	265	312	273	320	757	833
Kep. Bangka Belitung	13	16	21	60	24	33	58	62	154	163
Kep. Riau	22	25	36	21	38	64	68	77	187	224
Dki Jakarta	97	99	159	140	233	236	246	249	-	-
Jawa Barat	205	244	548	341	1355	1499	1029	1074	1523	1835
Jawa Tengah	231	247	786	428	820	1035	866	881	1805	1823
Di Yogyakarta	47	55	84	59	140	146	120	121	304	306
Jawa Timur	243	274	556	307	720	873	951	987	2211	2327
Banten	52	60	155	111	388	445	218	233	246	279
Bali	35	39	49	26	50	57	115	119	441	487
Nusa Tenggara Barat	17	22	13	11	32	55	151	165	509	532
Nusa Tenggara Timur	36	40	21	16	96	99	333	377	893	980
Kalimantan Barat	27	35	33	18	51	81	233	258	691	806
Kalimantan Tengah	17	17	14	7	38	74	178	200	864	993
Kalimantan Selatan	26	27	16	12	81	94	223	234	507	505
Kalimantan Timur	39	31	37	31	90	113	212	193	688	684
Kalimantan Utara	-	7	-	2	-	13	-	50	-	176
Sulawesi Utara	32	35	34	27	37	53	172	212	429	508
Sulawesi Tengah	20	20	14	10	24	34	171	182	631	676
Sulawesi Selatan	60	63	76	70	109	134	419	447	1207	1324
Sulawesi Tenggara	24	22	17	11	16	25	242	266	393	474
Gorontalo	10	12	4	1	8	9	83	96	187	224
Sulawesi Barat	8	8	1	1	2	12	83	93	200	239
Maluku	20	27	5	6	16	31	160	188	337	438
Maluku Utara	16	17	3	1	9	14	112	130	190	263
Papua Barat	13	14	6	2	29	30	124	144	298	434
Papua	30	43	12	10	74	154	273	386	606	983
Indonesia	1783	2006	3523	2307	6099	7396	9070	9908	22050	24949

Dari ketiga tabel di atas sanggup diambil kesimpulan secara umum, Negara kita belum mencapai derajat sejahtera. Namun kabar baiknya, dari tahun ke tahun terjadi perubahan kearah yang lebih baik.

Hal ini tentu menjadi permasalahan yang harus diselesaikan oleh pemerintah melalui program-program peningkatan kesejahteraan rakyat. Program-program ini tentunya dalam pelaksanaannya membutuhkan dana, disinilah akan terlihat peranan APBN.

Pengertian APBN berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 Ayat 1 “ Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara” Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, ialah planning keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat”

Dari kedua pengertian ini sanggup kita ambil kesimpulan APBN ialah planning keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Untuk menambah pemahaman Anda ihwal APBN, Anda sanggup menyimak elearning APBN di bawah ini

Apabila Anda perhatikan  point-point indikator kesejahteraan ini  : 1) jumlah dan pemerataan pendapatan, 2) pendidikan yang semakin gampang untuk dijangkau, dan 3) kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata.

Maka Anda akan melihat titik fokusnya ialah Sumber Daya Manusia. Oleh alasannya ialah itu pada APBN 2017 dalam pembangunan Sumber Daya Manusia, memutuskan anggaran kesehatan sebesar 5%  (104 triliun rupiah) dan untuk anggaran pendidikan sebesar 20% (406,1 triliun rupiah) dari belanja Negara.

Informasi mengenai APBN 2017 secara lengkap sanggup Anda peroleh di  website Kementerian Keuangan Republik Indonesia 

Jadi peranan APBN dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat ialah dengan memutuskan jumlah anggaran untuk membiayai program-program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Peranan APBN ini merupakan implementasi dari fungsi-fungsi APBN itu sendiri. Fungsi APBN berdasarkan UU No 17 Tahun 2003 Pasal 3 Ayat 4 antara lain : fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

1.     Fungsi otorisasi : anggaran negara menjadi dasar untuk melakukan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

2.     Fungsi perencanaan : anggaran negara menjadi anutan bagi administrasi dalam merencanakan kegiatan dalam tahun yang bersangkutan.

3.     Fungsi pengawasan : anggaran negara menjadi anutan untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuanyang telah ditetapkan.

4.     Fungsi alokasi : anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosansumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian.

5.     Fungsi distribusi : kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

6.     Fungsi stabilisasi : anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan mendasar perekonomian. 

Dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat tidak sanggup dilakukan secara menyeluruh dalam waktu singkat, perlu tahapan. Tahapan dilakukan melalui unit terkecil dahulu yaitu desa.

Program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan salah satunya ialah PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri.

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh PNPM Mandiri Pedesaan dalam meningkatkan kesejahteraan desa ialah :

1.     Membangun sarana prasarana pendukung bagi desa-desa yang membutuhkan yang diperuntukkan untuk membuat lapangan kerja didesa, terutama bagi rumah tangga miskin.

2.     Dalam bidang pendidikan menitikberatkan pada pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan, dan peningkatan kapasitas rumah tanggga miskin pedesaan melalui pembinaan bagi cowok putus sekolah, ibu-ibu rumah tangga untuk membuat daya saing dan lapangan pekerjaan.

3.     Dalam layanan kesehatan diupayakan untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga miskin dengan meningkatkan derajat kesehatan rumah tangga miskin, melalui peningkatan tugas serta masyarakat dan mendekatkan bidang pelayan kesehatan dasar yang murah, gampang dan terjangkau, serta sanggup dikelola sanggup berdiri diatas kaki sendiri oleh masyarakat. Contohnya ialah pembangunan Polindes (Poli Klinik Desa) dan Posyandu (Pos Pelayanan Tepadu).

Tujuan kegiatan pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat akan tercapai apabila terdapat kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Sebagai masyarakat marilah kita berpartisipasi dengan cara :

1.     Membentuk lembaga yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi eksklusif dalam proses pengambilan keputusan terhadap kegiatan pembangunan di wilayah setempat.

2.     Memberikan pemberian dalam bentuk tenaga, uang, atau bentuk pengorbanan lainnya dikala diperlukan.

3.     Memantau dan mengevaluasi kegiatan dan kegiatan pembangunan untuk mengetahui apakah tujuan yang dicapai sudah sesuai dengan harapan.

4.     Memanfaatkan dan menjaga hasil pembangunan dengan sebaik-baiknya.

Referensi :

http://www.kompasiana.com/daunpagi/menjadi-sejahtera-tapi-apa-maknanya-itu_54ff35e5a33311004a50f93e

penaagakmacet.blogspot.com/search?q=biografi-ra-kartini

penaagakmacet.blogspot.com/search?q=biografi-ra-kartini

https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/28#subjekViewTab3|accordion-daftar-subjek1

https://sirusa.bps.go.id/index.php?r=indikator/view&id=44

penaagakmacet.blogspot.com/search?q=biografi-ra-kartini

http://diklat2.jatengprov.go.id/partisipasi-masyarakat-dalam-pembangunan-ir-enny-karnawati-msi 
Foto : http://povertyinindonesia.blogspot.co.id/

Sumber http://ikhtisarmateri.blogspot.com

Share this post

Berlangganan update artikel terbaru via email: