Kelemahanan Uud 1945 Sehabis Amandemen Ke-4

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

              Hasil perubahan yang dilakukan oleh MPR tahun 1999-2002 merupakan bantuan positif terhadap upaya perbaikan sistem ketatanegaraan Indonesia ke depan. Dengan perubahan pasal-pasal tersebut, hasil perubahan MPR telah berhasil meletakkan sendi-sendi checks and balances, termasuk membatasi kekuasaan eksekutif, MPR telah berhasil mengubah dengan tegas perihal darimana kedaulatan diperoleh (locus of souvereignty). MPR yang terdiri anggota-anggota dewan perwakilan rakyat dan anggotaanggota DPD merupakan realisasi demokrasi perwakilan. Sebagai forum negara, MPR hanya eksis dikala dewan perwakilan rakyat dan DPD berada dalam sidang adonan (joint session). Inovasi politik dan aturan melalui perubahan Undang-Undang Dasar 1945 oleh MPR abad reformasi juga berkaitan dengan pemilihan pribadi anggota, Presiden dan Wakil Presiden. Perjuangan politik dan aturan yang dilakukan MPR merupakan awal dari desakralisasi terhadap keberadaan Undang-Undang Dasar 1945. Keberhasilan MPR dalam Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pemutusan mata rantai kemandegan konstitusional menuju sistem ketatanegaraan yang lebih baik dan bersih. Komitmen MPR terhadap perubahan begitu besar tanpa mengabaikan nilai-nilai khusus bangsa Indonesia. Tercapainya kesepakatan nasional perihal Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bentuk Negara Kesatuan dan Republik, serta sistem Pemerintahan Presidensiil merupakan bukti komitmen historis Perjanjian Luhur suatu bangsa.

              Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama hingga dengan keempat terang bersifat mendasar dan meliputi materi yang sangat banyak, sehingga telah mengubah sistematika, baik perumusan formalnya maupun sistematika berpikir Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sudah tidak sanggup lagi disebut memakai tradisi Amerika Serikat yang dijadikan rujukan dalam rangka pelaksanaan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu, sebaiknya, teknik dan mekanisme yang diacu oleh ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 itu haruslah dipahami dalam pengertian model tradisi Eropa, bukan Amerika Serikat^[1]

              Sejumlah kalangan masyarakat menilai hasil Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 oleh MPR jauh dari memuaskan. Perubahan konstitusi yang seharusnya dilakukan oleh forum independen semacam Komisi Konstitusi, – berguru dari pengalaman negara-negara lain yang sukses melaksanakan reformasi konstitusi (Thailand, Filipina, Afrika Selatan dll.) – tetapi dalam konteks Indonesia, perubahan justru dilakukan oleh forum yang seharusnya menjadi obyek dari perubahan. Karena itu berdasarkan Bambang Widjojanto, semenjak awal sudah sanggup diduga, arah dan substansi perubahan tidak akan mendasar guna mengabdi secara utuh pada kedaulatan rakyat serta membangun sistem kekuasaan yang demokratis dengan cara membenahi carut-marutnya sistem kekuasaan.^[2]

              Oleh sebab itu, gagasan mengenai amandemen ke-5 Undang-Undang Dasar 1945 seringkali didengungkan. Dengan demikian perlu untuk mengetahui kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen ke-4, maka penyusun dalam hal ini akan embahas mengenai kekurangan atau hal-hal yang perlu disempurnakan dalam rangka memberi masukan untuk amandemen ke-5.

B.    Rumusan Masalah

              Berdasarkan uraian di atas, penyusun bermaksud membahas lebih lanjut rumusan dilema berikut “Apakah masih ada muatan hasil amandemen yang masih perlu di sempurnakan” ?

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Materi Muatan Undang-Undang Dasar 1945

                 Undang-Undang Dasar merupakan aturan tertulis negara RI yang bersifat mengikat seluruh warga negara dan pendudukan Indonesia, serta seluruh praktek penyelenggaraan nagara. Ditetapkan dalam siding PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.

Isi dan muatan dari Undang-Undang Dasar 1945 itu terdiri dari tiga belahan :

1.     Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

2.     Batang tubuh terdiri atas 16 bab, 37 pasal, aturan peralihan, dan peraturan tambahan

3.     Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945

              Namun setelah perubahan klarifikasi Undang-Undang Dasar 1945 bukan lagi menjadi belahan dari isi atau muatan dari Undang-Undang Dasar 1945.

              Adapun batang tubuh dibagi kembali ke dalam empat submateri yaitu:

1.     Pengaturan tentang Sistem Pemerintahan Negara

2.     Ketentuan fungsi dan kedudukan forum negara

3.     Hubungan antara negara dan warga negara

4.     Ketentuan-ketentuan lain sebagai pelengkap

              Pada hakikatnya Undang-Undang Dasar 1945 berisikan aturan-aturan yang sifatnya general dan fundamental sehingga terkadang mengalami hambatan dalam aplikasinya di masyarakat Indonesia yang mempunyai permasalahan yang semakin kompleks sehingga dalam perkembangannya diharapkan perubahan untuk penyempurnaan yang merupakan penggagas dinamika perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

              Menurut Miriam Budiardjo beropini bahwa setiap undang-undang dasar memuat ketentuan-ketentuan :

1.     Organisasi negara, misalnya, pembagian kekuasaan antara tubuh legislatif, eksekutif, dan yudikatif; pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian; mekanisme menuntaskan dilema pelanggaran yurisdiksi oleh salah satu tubuh pemerintah dan sebagainya.

2.     Hak-hak asasi manusia.

3.     Prosedur mengubah undang-undang dasar.

4.     Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar[3].

B.    Kelemahan Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen

              Beberapa Kelemahan Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen antara lain:

1.            Kedaulatan rakyat tidak terang berada dimana sehingga pertanggungjawaban tidak jelas, MPR terdiri dari dewan perwakilan rakyat dan DPD menimbulkan perpecahan. Seharusnya MPR dikembalikan posisinya sebgai forum tertinggi negara dan diberikan kewajiban untuk melaksanakan kedaulatan rakyat sehingga kedaulatan rakyat terang berada ditangan siapa, dan pertanggungjawabannya menjadi jelas. Selain itu sistem ketatanegaraan akan menjadi jelas. 

2.            Dominasi kekuasaan dewan perwakilan rakyat atau legislative heavy. Salah satu bukti ialah Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yakni Presiden mendapatkan penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Padahal kewenangan mendapatkan duta negara lain ialah domain direktur atau Presiden, maka ketentuan adanya pertimbangan dewan perwakilan rakyat memperlihatkan dominasi kekuasaan dewan perwakilan rakyat yang telah memasuki domain Presiden. Seharusnya dewan perwakilan rakyat tidak mencampuri apa yang menjadi domain presiden.

3.            Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) tidak sinkron dan terkesan tumpang tindih sebab ayat (2) mengatur apa yang juga sudah diatur oleh ayat (1) mengenai perjanjian dengan negara lain (perjanjian internasional). Seharusnya cukup mengatur pokok-pokoknya saja sebagaimana diatur dalam ayat (1).

4.         Kelemahan dalam sistem pemerintahan presidensial. Hal ini sanggup dilihat dari Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 yang berisikan:

“Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan”.

         Walaupun Presiden berhak mengajukan suatu RUU kepada dewan perwakilan rakyat dan DPD untuk sektor relasi sentra dan daerah, akan tetapi dalam sistem pemerintahan presidensial kewenangan membentuk undang-undang adalam milik tubuh legislatif. Sehingga Presiden seharusnya tidak mengambil keputusan terhadap hasil selesai legislasi. Di sisi lain presiden diberikan hak untuk menolak (hak veto) namun tidak berlaku sebab undang-undang tersebut dinyatakan sah sebagai undang-undang dan wajib diundangkan. Hal ini juga mencerminkan legislatif heavy serta ketidak jelasan atau inkonsistensi dari pasal tersebut.

5.      Mengenai pengaturan otonomi kawasan masih terdapat kekaburan mengenai referensi relasi pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Apakah referensi relasi hubungan pusat, provinsi dan kabupaten/kota hierarkis atau tidak, sebab seringkali kabupaten/kota melaksanakan relasi dengan sentra tanpa melalui provinsi sehingga provinsi seakan-akan tidak berfungsi sebagai wakil sentra di daerah. Seharusnya sentra hanya berafiliasi dengan provinsi secara langsung, sedangkan kabupaten/kota harus melalui provinsi.

6.          Pengaturan mengenai pemilu terdapat kekabuaran dalam memaknai arti pemilihan secara demokratis sehingga menimbulkan multitafsir. Contohnya dalam pemilihan gubernur, ada yang beropini bahwa gubernur seharusnya dipilih secara pribadi adapula yang menyampaikan secara tidak langsung. Seharusnya Undang-Undang Dasar mengatur secara tegas tetang pemilu, dengan mengatur penyelenggaraan pemilu apa saja yang harus dilakukan ibarat pemilu untuk menentukan presiden dan wakil presiden, anggota dewan perwakilan rakyat dan DPD, gubernur, bupati/walikota anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Diman untuk menyederhanakan pemilu, pelaksanaan pemilu harus dibedakan antara pemilu nasional dan pemilu di daerah.

7.            Pasal-pasal yang mengatur mengenai hak asasi insan (HAM) tumpang tindih dengan pasal-pasal yang lain serta bab-bab lain yang diatur dalam UUD. Contohnya pasal 28E yang mengatur perihal agama, dalam belahan XI pasal 29 juga mengatur hal yang sama sehingga tidak efesien. Dan banyak lagi pasal-pasal yang tumbang tindih. Seharusnya Pengaturan perihal hak asasi insan mengatur hal-hal pokok saja tidak perlu dirincikan satu persatu.

8.            Pengaturan mengenai kebudayaan selama ini belumlah tuntas bahkan di dalam Undang-Undang Dasar tidak mengatur bagaimana menjaga kebuadayaan orisinil indonesia. Seharusnya Undang-Undang Dasar juga mengatur hal ini untuk menjaga kebudayaan orisinil indonesia sehingga tidak gampang untuk dijiplak atau bahkan dimiliki oleh negara lain

9.            Bab perihal perekonomian sejauh ini sudah baik namun penafsiran mengenai konsep “menguasai” oleh negara diterjemahkan terlalu jauh sehingga negara kerap menyalahgunakan konsep menguasai itu untuk meraih laba pemerintahan saja dan tidak memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Seharusnya konsep “menguasai” itu diartikan sebagai kebijakan untuk mengatur, mengurus, mengelola secara berdikari serta mengawasi cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup masyarakat untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. hal ini sekaligus untuk menghindari penguasaan oleh pihak-pihak tertentu.

10.         Prihal belahan klarifikasi Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah tidak berlaku lagi, namun di dalamnya masih terdapat hal-hal penting yang masih dipakai ibarat  bagian dari Undang-Undang Dasar 1945 pasca-amandemen yang tidak sanggup diubah. Seharusnya dimasukkan di dalam batang tubuh (bagian pasal-perpasal) sehingga menawarkan kejelasan terhadap hal-hal yang boleh diubah dan dihentikan diubah.

              Kelemahan, kekurangan, dan ketidaksempurnaan yang bersifat mendasar dari Undang-Undang Dasar 1945 pasca-amandemen itulah yang menimbulkan Undang-Undang Dasar 1945 tidak sanggup berlaku sebagai konstitusi yang hidup. Menurut penyusun selain permasalahan di atas permasalah mengenai sosialisai dan partsipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang Dasar yang sangat kurang, sehingga tidak sanggup menimbulkan Undang-Undang Dasar sebagai soceity constitution. Oleh sebab itu perlu ada amandemen ke-5 Undang-Undang Dasar 1945.

BAB III

PENUTUP

A.    Kesimpulan

              Kelemahan atau kekurangan  yang bersifat mendasar dari Undang-Undang Dasar 1945 pasca-amandemen menimbulkan Undang-Undang Dasar 1945 tidak sanggup berlaku sebagai konstitusi yang hidup. Menurut penyusun selain ketidaksempurnaan dari muatan hasil amandemen tersebut, kekurangan lainnya ialah sosialisai dan partsipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang Dasar yang sangat kurang, sehingga tidak sanggup menimbulkan Undang-Undang Dasar sebagaisoceity constitution. Oleh sebab itu perlu ada amandemen ke-5 Undang-Undang Dasar 1945.

B.    Saran

              Amandemen ke-5 Undang-Undang Dasar 1945 harus dilakukan secara bottom up (dari bawah ke atas), agar UUD menjadi soceity constitution yang hidup di masyarakat sehingga sanggup dimengerti dan dipatuhi.

---

[1] Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, FH UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 232.

[2] Bambang Widjojanto, “Komisi Konstitusi, Instrumen untuk Mengatasi Krisis Konstitusional”, dalam Bambang Widjojanto dkk. (Editor), Konstitusi Baru Melalui Komisi Konstitusi Independen, Pustaka sinar harapan, 2002, hlm. 198.

[3] Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 1991, hlm. 101.

uud 1945 uud 1945 pasal 28 uud 1945 pdf uud 1945 pasal 33 uud 1945 sebelum amandemen uud 1945 pasal 27 uud 1945 disahkan oleh uud 1945 pasal 29 uud 1945 amandemen uud 1945 setelah amandemen uud 1945 pasal 31 uud 1945 amandemen ke 4 uud 1945 alinea 4 uud 1945 ialah uud 1945 orisinil uud 1945 alinea 1 uud 1945 amandemen terbaru uud 1945 amandemen pdf uud 1945 amandemen ke 4 pdf uud 1945 ayat 3 uud 1945 belahan xv pasal 36 uud 1945 bersifat uud 1945 bahasa inggris uud 1945 belahan xa pasal 28a-28j uud 1945 belahan x uud 1945 batang tubuh uud 1945 belahan 10 uud 1945 bersifat singkat dan supel uud 1945 beserta pasalnya uud 1945 berkedudukan sebagai uud 1945 cpns uud 1945 constitution uud 1945 com uud 1945 cita cita materi uud 1945 cpns 2014 uud 1945 pasal 22 c perubahan uud 1945 dengan cara adendum materi uud 1945 cpns soal uud 1945 cpns tes uud 1945 cpns uud 1945 d0wnl0ad uud 1945 dan amandemen uud 1945 doc uud 1945 dalam bahasa inggris uud 1945 dpr uud 1945 dan perubahannya uud 1945 diamandemen uud 1945 dan klarifikasi uud 1945 dan pancasila uud 1945 english uud 1945 english version uud 1945 edisi terbaru uud 1945 ekonomi uud 1945 direktur legislatif yudikatif uud 1945 epub uud 1945 ebook uud 1945 elektronik uud 1945 empat kali amandemen uud 1945 abad reformasi uud 1945 full uud 1945 fakir miskin uud 1945 file pdf uud 1945 fleksibel atau rigid uud 1945 for j4va uud 1945 filetype pdf uud 1945 free d0wnl0ad uud 1945 mendasar uud 1945 fungsi uud 1945 fleksibel uud 1945 gbhn d0wnl0ad uud 1945 gratis uud 1945 dpr.go.id uud 1945 dan gagasan amandemen ulang uud 1945 sebagai grundnorm uud 1945 perihal gender uud 1945 perihal gelandangan uud 1945 perihal globalisasi uud 1945 secara garis besar uud 1945 pasal 28 g uud 1945 hasil amandemen uud 1945 ham uud 1945 hak dan kewajiban uud 1945 hasil amandemen terbaru uud 1945 hukumonline uud 1945 hasil reformasi uud 1945 hak warga negara uud 1945 hasil amandemen pdf uud 1945 hak pendidikan uud 1945 hasil amandemen ke 4 uud 1945 in english uud 1945 isi uud 1945 indonesia uud 1945 isi pembukaan uud 1945 indonesia negara aturan uud 1945 indonesia ialah negara aturan uud 1945 itu apa uud 1945 isi pasal 29 uud 1945 isi pasal 30 uud 1945 isi pasal 1 ayat 1 uud 1945.jar uud 1945 jaminan ham uud 1945 juga disebut uud 1945 jenis kewajiban warga negara uud 1945 jumlah pasal uud 1945 beserta jedanya uud 1945 perihal jaminan sosial uud 1945 28 a-j uud 1945 periode 5 juli 1959 teks uud 1945 beserta jedanya uud 1945 kebebasan beragama uud 1945 kebebasan beropini uud 1945 korupsi uud 1945 kesehatan uud 1945 koperasi uud 1945 kewajiban warga negara uud 1945 kali pertama ditetapkan oleh uud 1945 kesejahteraan rakyat uud 1945 konstitusi pertama uud 1945 konstitusi pertama disahkan oleh uud 1945 mengalami amandemen sebanyak uud 1945 merupakan uud 1945 merupakan landasan uud 1945 mempunyai sifat uud 1945 memuat ham pada belahan uud 1945 mencerdaskan kehidupan bangsa uud 1945 mengenai agama uud 1945 mahkamah konstitusi uud 1945 menganut sistem pembagian kekuasaan uud 1945 merupakan sumber aturan tertinggi uud 1945 naskah orisinil uud 1945 non amandemen uud 1945 negara aturan uud 1945 naskah lengkap uud 1945 no 32 tahun 2004 uud 1945 no 39 tahun 1999 uud 1945 nkri uud 1945 naskah uud 1945 negara republik indonesia uud 1945 nri uud 1945 online uud 1945 orde usang uud 1945 orde gres uud 1945 otonomi kawasan uud 1945 oleh ppki uud 1945 orde reformasi uud 1945 orde usang bentuk negara uud 1945 original uud 1945 offline uud 1945 organisasi uud 1945 pasal 30 uud 1945 pembukaan uud 1945 pasal 27 ayat 1 uud 1945 pasal 34 uud 1945 revisi terbaru uud 1945 ris uud 1945 republik indonesia uud 1945 reformasi uud 1945 revisi uud 1945 ringkasan uud 1945 rangkuman uud ri 1945 setelah amandemen uud 1945 dpr ri uud 1945 sebelum amandemen pdf uud 1945 sebelum dan sehabis amandemen uud 1945 sebagai konstitusi negara indonesia uud 1945 setelah amandemen ke 4 uud 1945 sebelum amandemen perihal ham uud 1945 sehabis amandemen pdf uud 1945 sebagai konstitusi uud 1945 sebagai uud 1945 perihal ham uud 1945 perihal pendidikan uud 1945 terbaru uud 1945 perihal agama uud 1945 terdiri dari uud 1945 telah mengalami amandemen sebanyak uud 1945 perihal kesehatan uud 1945 perihal pemilu uud 1945 perihal koperasi uud 1945 perihal korupsi uud 1945 upacara teks uud 1945 untuk upacara uud uud 1945 uud 1945 versi bahasa inggris uud 1945 versi terbaru uud 1945 versi orisinil uud 1945 versi english uud 1945 versi amandemen uud 1945 versi ppki uud 1945 versi b.inggris uud 1945 belahan vi uud 1945 belahan vii uud 1945 wikipedia uud 1945 word uud 1945 wiki uud 1945 wikisource uud 1945 warga negara amandemen uud 1945 wikipedia sejarah uud 1945 wikipedia uud 1945 yang mengatur warga negara pengertian uud 1945 wikipedia uud 1945 belahan xiii pasal 31 uud 1945 belahan xii uud 1945 belahan xi pasal 29 uud 1945 belahan xa pasal 28 uud 1945 belahan xi uud 1945 belahan x a perihal ham uud 1945 belahan xa pasal 28a uud 1945 belahan x setelah amandemen suara uud 1945 belahan xiv pembukaan uud 1945 kelas x uud 1945 yang sudah diamandemen uud 1945 yang diamandemen uud 1945 yang mengatur bpk uud 1945 yang belum diamandemen uud 1945 yang mengatur perihal korupsi uud 1945 yang mengatur perihal ham uud 1945 yang mengatur perihal pertahanan negara uud 1945 yang mengatur ham uud 1945 yang sudah diamandemen pdf uud 1945 yang mengatur otonomi kawasan perubahan amandemen uud 1945 1-4 hasil amandemen uud 1945 1-4 amandemen uud 1945 1 4 uud 1945 pasal 18 uud 1945 pasal 1 uud 1945 pasal 1 ayat 2 uud 1945 pasal 1 ayat 3 uud 1945 pasal 11 uud 1945 amandemen 1 hingga 4 uud 1945 amandemen 1 uud 1945 27 ayat 1 uud 1945 27 ayat 3 uud 1945 29 ayat 2 uud 1945 27 ayat 2 uud 1945 28 uud 1945 27 uud 1945 28e ayat 3 uud 1945 26 ayat 1 uud 1945 29 ayat 1 uud 1945 28a-28j uud 1945 30 ayat 1 uud 1945 31 ayat 1 uud 1945 33 uud 1945 34 uud 1945 33 ayat 1 uud 1945 30 uud 1945 37 pasal uud 1945 31 uud 1945 32 uud 1945 amandemen 3 uud 1945 4 amandemen uud 1945 4 kali amandemen uud 1945 4 alinea uud 45 1945 uud 1945 pasal 4 ayat 1 dan 2 uud 1945 no 40 tahun 1999 uud 1945 paragraf 4 uud 1945 aline 4 uud 1945 mengalami 4 amandemen uud 1945 amandemen 4 d0wnl0ad uud 1945 (5 juli 1959-sekarang) uud 1945 5 juli 1959 hingga kini uud 1945 5 juli 1959 uud 1945 5 juli hingga kini uud 1945 pasal 57 uud 1945 belahan 5 uud 1945 pasal 5 ayat 2 ialah uud 1945 ayat 5 konstitusi uud 1945 5 juli 1959 uud 1945 6a uud 1945 pasal 69 uud 1945 ayat 6 uud 1945 pasal 6 sebelum amandemen uud 1945 pasal 6a ayat 1-5 uud 1945 belahan 3 pasal 6 suara uud 1945 pasal 6b uud 1945 pasal 6 uud 1945 pasal 6a uud 1945 pasal 6a ayat 1 uud 1945 73 pasal uud 1945 7a uud 1945 pasal 7a uud 1945 belahan 7 uud 1945 pasal 7 mengatur perihal uud 1945 pasal 7 sebelum amandemen uud 1945 ayat 7 7b uud 1945 berdasarkan uud 1945 pasal 7 uud 1945 pasal 7 uud 1945 pasal 8 ayat 1 dan 2 uud 1945 pasal 8 uud 1945 pasal 8 ayat 3 uud 1945 pasal 8 ayat 2 uud 1945 pasal 8 ayat 1 uud 1945 belahan 8 uud 1945 pasal 8a uud 1945 pasal 8 sebelum amandemen uud 1945 pasal 8 ayat 4 uud 1945 pasal 8 dan 9 uud 1945 belahan 9 pasal 24 uud 1945 pasal 9 sebelum amandemen uud 1945 belahan 9a uud 1945 pasal 9 uud 1945 pasal 9 ayat 1 uud 1945 pasal 9 ayat 1 dan 2 uud 1945 pasal 9 ayat 2 uud 1945 belahan 9 uud 1945 no 9 tahun 1998 uud 1945 no 9

Sumber http://ziaulmuhammad.blogspot.com

Share this post

Berlangganan update artikel terbaru via email: