Sejarah Perkembangan Public Relations Di Indonesia
Sejarah perkembangan Public Relations di Indonesia secara konsepsional terjadi pada tahun 1950-an. Kala itu berdiri organisasi HUMAS pertama kali di perusahaan perminyakan negara (Pertamina). Peranan divisi HUPMAS (Hubungan Pemerintah dan Masyarakat) Pertamina ini sangat penting dalam upaya menjalin relasi komunikasi timbal balik dengan pihak klien, relasi bisnis, perusahaan swasta/ BUMN/ Asing dan masyarakat.
Kemudian pada tahun 1954, secara resmi HUMAS diterapkan pada jajaran kepolisian. Dilanjutkan di aneka macam instansi pemerintah dan perusahaan swasta pada tahun 1970-an. Jika dikaitkan dengan state of being, dan sesuai dengan method of communication, maka istilah Humas sanggup dipertanggung jawabkan. Tetapi, jikalau kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Hubungan Masyarakat itu, hanya mengadakan relasi dengan khalayak di luar organisasi, contohnya membuatkan press release ke massa media, mengundang wartawan untuk jumpa pers atau wisata pers, maka istilah relasi masyarakat tersebut tidaklah sempurna apabila dimaksudkan sebagai terjemahan dari public relations.
Bapak Rosady Ruslan, SH, MM membagi perkembangan public relations di Indonesia dalam 4 periode sebagai berikut :
1. Periode 1 (Tahun 1962)
secara resmi pembentukan HUMAS di Indonesia lahir melalui Presidium Kabinet PM Juanda, yang menginstruksikan semoga setiap instansi pemerintah harus membentuk bagian/divisi HUMAS. Dijelaskan pula garis besar kiprah kehumasan dinas pemerintah yaitu :
a) Tugas strategis yaitu ikut serta dalam proses pembuatan keputusan oleh pimpinan sampai pelaksanaaannya.
b) Tugas taktis yaitu menawarkan informasi, motivasi, pelaksanaaan komunikasi timbal balik dua arah supaya tercipta gambaran atas lembaga/institusi yang diwakilinya.
2. Periode 2 (Tahun 1967 – 1971)
Pada periode ini terbentuklah Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas). Tata kerja tubuh ini antara lain ikut serta dalam aneka macam kegiatan pemerintah dalam pembangunan, khususnya di bidang penerangan dan kehumasan, serta melaksanakan pelatihan dan pengembangan profesi kehumasan. Tahun 1967, berdiri Koordinasi antar Humas Departemen/ Lembaga Negara yang disingkat “Bakor” yang secara ex officio dipimpin oleh pimpinan pada setiap departemen. Tahun 1970 - 1971, Bakor diubah menjadi Bako-humas (Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah) yang diatur melalui SK Menpen "No. 31/Kep/Menpen/tahun 1971" yang menjelaskan sebagai institusi formal dalam lingkungan Departemen Penerangan RI. Bako-humas tersebut beranggotakan Humas departemen, Lembaga Negara serta unit perjuangan negara/BUMN. Kerjasama antara Humas departemen/institusi tersebut menitikberatkan pada pemantapan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam operasi penerangan dan kehumasan.
3. Periode 3 (Tahun 1972 – 1993)
Periode ini ditandai dengan munculnya Public Relations kalangan profesional pada forum swasta umum. Dengan indikator sebagai berikut:
- Tanggal 15 desember 1972 didirikannya Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas) sebagai wadah profesi HUMAS oleh kalangan praktisi swasta dan pemerintah. Seperti wardiman Djojonegoro (mantan mendikbud), Marah Joenoes (mantan kahupmas Pertamina), dll. Pada konvensi Nasional HUMAS di Bandung final tahun 1993 lahirlah Kode Etik Kehumasan Indonesia (KEKI). Perhumas juga tercatat sebagai anggota International Public Relations Association (IPRA) dan ASEAN Public Relations Organization (FAPRO).
- Tanggal 10 April 1987 di jakarta, terbentuklah suatu wadah profesi HUMAS lainnya yang disebut dengan Asosiasi Perusahaan Public Relations (APPRI). Tujuannya yaitu sebuah wadah profesi berbentuk organisasi perusahaan – perusahaaan public relations yang independen (konsultan jasa kehumasan).
4. Periode 4 (Tahun 1995 – sekarang)
Periode ini Public Relations berkembang di kalangan swasta bidang profesional khusus (spesialisasi PR/HUMAS bidang industri pelayanan jasa). Dengan indikator sebagai berikut:
- Tanggal 27 November 1995 terbentuk Himpunan Humas Hotel Berbintang (H-3). Himpunan ini diperuntukkan sebagai wadah organisasi profesi HUMAS bidang jasa perhotelan, berkaitan dekat dengan organisasi PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran di Indonesia).
- Tanggal 13 september 1996 diresmikannya Forum Komunikasi Antar Humas Perbankan (FORKAMAS) oleh Gubernur BI Soedradjad Djiwandono. Forum ini resmi bagi para pejabat HUMAS (Public Relations Officer), baik bank pemerintah (HIMBARA), swasta (PERBANAS), dan absurd yang beroperasi di bidang jasa perbankan di Indonesia.
- Keluarnya SK BAPEPAM No.63/1996, wacana wajibnya pihak emiten (perusahaan yang go public) di Pasar Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya mempunyai forum Corporate Secretary.
- Berdirinya PRSI (Public Relations Society of Indonesia) pada tanggal 11 november 2003 di Jakarta. ini ibarat PRSA (Public Relations Society of Amerika), sebuah organisasi profesional yang bergengsi dan besar lengan berkuasa serta bisa menawarkan sertifikasi pengakuan PR Profesional (APR) di Amerika yang diakui secara internasional. PRSI atau Masyarakat PR Indonesia (MAPRI) pertama kali dipimpin oleh August Parengkuan seorang wartawan senior harian Kompas dan mantan ketua Perhumas-Indonesia. Tujuan organisasi ini yaitu meningkatkan kesadaran, kepedulian, kebersamaan, pemberdayaan serta pastisipasi para anggotanya untuk berkiprah sebagai PR professional dalam acara secara nasional maupun internasional.
Referensi :
penaagakmacet.blogspot.com/search?q=sejarah-perkembangan-public-relations-di-indonesia
Onong U, Effendy. 1993. Human Relations dan Public Relationas. manda Maju.
Onong U, Effendy. 1993. Human Relations dan Public Relationas. manda Maju.
Ruslan Rosady. 1998. Manajemen PR & Media Komunikasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
0 Response to "Sejarah Perkembangan Public Relations Di Indonesia"
Posting Komentar