Demokrasi Liberal: Pengertian Dan Contohnya

Demokrasi liberal menjadi salah satu sistem politik yang paling banyak dianut oleh negara-negara di dunia ketika ini. Sering kali istilah demokrasi mempunyai konotasi dengan demokrasi liberal. Pidato-pidato kenegaraan wacana demokrasi oleh negara-negara yang mengkalim diri paling demokratis banyak berisi pesan faktual wacana demokrasi liberal. Singkatnya, apa yang dimaksud dengan demokrasi ialah demokrasi liberal. Padahal, demokrasi liberal hanyalah salah satu dari banyak sekali macam bentuk demokrasi sebagai sistem politik dunia.

Postingan blog ini akan membahas wacana demokrasi liberal, dimulai dari pengertiannya, sejarah perkembangannya, kelebihan dan kekurangannya, sampai tumpuan praktik demokras liberal di Indonesia. Ulasan yang dibahas di sini banyak merujuk pada istilah ”democracy” yang dijelaskan di Blackwell Encyclopedia of Sociology (2007), editan Geroge Ritzer. Saya akan mulai dengan mengulas definisinya. Apa itu demokrasi liberal?

Pengertian demokrasi liberal

Memahami pengertian definisi liberal (liberal democracy) lebih gampang dilakukan dengan cara mengidentifikasi karakteristik ideologi liberalisme sebagai dokrtin politik. Beberapa poin penting wacana liberalisme, yaitu:

• Pengutamaan otonomi dan kebebasan individu.


• Pembatasan tugas negara dalam politik.


• Perlindungan aturan pada hak-hak individu.


• Kebebasan individu untuk melaksanakan progress dan reformasi.

Dari empat karakteristik di atas, kita bisa menjelaskan bahwa liberal demokrasi ialah sistem politik yang mengutamakan otonomi dan kebebasan individul untuk mewujudkan progres dan reformasi dengan sumbangan aturan dan tugas terbatas dari negara.







Kamus Oxford mendefiisikan demokrasi liberal sebagai berikut:

”Sistem pemerintahan demokratis dimana hak-hak dan kebebasan individu secara legal diakui dan dilindungi dan kekuasaan politik dibatasi oleh aturan hukum”.

Sebagai sebuah sistem politik, liberal democracy tetap berprinsip pada aspek-aspek demokratis. Bentuk demokrasi liberal ialah demokrasi representatif, yang identik dengan adanya forum perwakilan rakyat.

Pada prinsipnya, sistem pemilihan umum dalam demokrasi liberal dilakukan secara adil dan bebas dengan keterlibatan beberapa partai politik. Setiap warga negara yang dikategorikan sebagai sampaumur mempunyai hak untuk melaksanakan voting. Dengan pengertian ini, kita melihat ada persamaan definisi antara demokrasi dengan demokrasi liberal. Persamaan ini bergotong-royong tak lepas sejarah demokrasi di era modern itu sendiri.

Kendati istilah demokrasi sudah ada semenjak zaman Yunani Kuno, sebagai dogma politik modern, demokrasi gres berkembang di Barat pada kurun 18. Demokrasi yang berkembang itu sejatinya ialah demokrasi liberal.

Untuk sanggup memahami secara lebih mendalam, kita harus melihat bagaimana sejarah perkembangan demokrasi liberal.

Sejarah perkembangan demokrasi liberal

Sejarah perkembangan demokrasi liberal sebagai dogma politik modern dimulai pada era pencerahan. Menjelang era ini, dogma politik yang secara umum dikuasai ketika itu ialah monarki absolut. Di sini kita perlu garis bawahi bahwa ada kaitan eksklusif antara sistem monarki adikara dengan demokrasi liberal.

Sistem monarki adikara mempunyai karakteristik yang jelas, yaitu kepemimpinan dan kekuasaan politik berada di tangan satu individu. Suskesi kekuasaannya dilandaskan pada sistem keturunan atau kekerabatan. Istilah adikara dalam sistem monarki mengatakan kekuasaan yang tak ada batasnya. Pada perkembangannya, sistem monarki adikara banyak bergeser menjadi monarki konstitusional. Artinya, monarch atau individu yang berkuasa mempunyai kekuasaan yang dibatasi oleh konstitusi.

Demokrasi liberal merupakan bentuk perlawanan pada monarki absolut. Awal mula kemunculannya ialah datangnya Abad Rasio yang mendorong lahirnya dogma politik yang dicetuskan oleh para filsuf pencerahan di Eropa wacana bagaimana mengorganisir masyarakat. Doktrin politik pencerahan yang dicetuskan sebagai perlawanan atas monarki ialah liberalisme.

Sebagaimana yang sudah disinggung di awal, liberalisme merupakan ideologi yang mengutamakan otonomi dan kebebasan individu, termasuk kebebasan dalam berpikir wacana kehidupan sosial dan politik. Abad rasio sanggup digambarkan sebagai kemampuan insan untuk berpikir sendiri memakai rasionya.

Sementara itu, sistem monarki adikara menekan kebebasan individu alasannya ialah kekuasaan yang tak terbatas hanya berada di tangan satu individu. Revolusi Perancis merupakan gerakan politik untuk menggulingkan sistem monarki, tujuan utamanya ialah membuat kehidupan sosial dan politik yang berlandaskan pada prinsip persaudaraan, kesetaraan dan kebebasan (fraternite, egalite, liberte) Untuk sanggup mewujudkan prinsip tersebut, pertama-tama kekuasaan harus berada di tangan rakyat.

Doktrin politik yang mendefinisikan kekuasaan ditangan rakyat ialah demokrasi. Istilah liberal sanggup dimaknai sebagai tugas sentral rasio dan prinsip kebebasan serta egalitarian yang memandu kehidupan sosial dan politik.

Selanjutnya, selama kurun 19 dan 20, banyak sekali gerakan revolusi politik banyak mengubah negara-negara di Eropa Barat dan Amerika ke arah liberal democracy. Sistem monarki sebagaian lenyap, sebagian lagi bergeser menjadi monarki konstitusional.

Pasca Uni Soviet runtuh, sampai ketika ini, demokrasi liberal menjadi dogma politik yang paling dominan. Di Indonesia, banyak pendapat mengungkapkan bahwa demokrasi yang sedang dianut semakin mengarah pada demokrasi liberal. Pendapat ini tentu mungkin saja benar, ditengah klaim bahwa demokrasi Indonesia ialah demokrasi pancasila.







Baca juga Demokrasi Pancasila: Pengertian, Ciri dan Tujuannya

Ditengah perdebatan wacana ibarat apa bentuk demokrasi di Indonesia sebenarnya, saya akan paparkan pendapat pribadi mengenai kelebihan dan kekurangan demokrasi liberal. Tujuannya supaya pembaca sanggup merefleksikan apakah prinsip-prinsip liberal democracy yang selaras dengan nilai-nilai pancasila atau justru berbenturan. Berikut kelebihan dan kekurangannya:

Kelebihan dan kekurangan demokrasi liberal

Kelebihan demokrasi liberal

• Setiap orang diperlakukan setara di hadapan hukum.


• Hak kebebasan individu dilindungi oleh konstitusi.


• Pemilihan umum diselenggarakan secara eksklusif dan fair.


• Semua orang sampaumur mempunyai hak melaksanakan voting untuk menentukan pemimpin.


• Adanya forum yang mengontrol dan membatasi kekuasaan.

Kekurangan demokrasi liberal

• Kehidupan sosial dan politik dipandu oleh rasio yang mempunyai keterbatasan.


• Kebebasan individu rentan terhadap munculnya kompetisi individu yang tidak fair.


• Kesenjangan sosial sulit direduksi alasannya ialah intervensi negara dibatasi.


• Ekonomi pasar mendominasi mendominasi negara.


• Liberalisme memberi jalan pada ortodoksi.

Beberapa poin diatas mengatakan potensi dan resiko penerapan liberal democracy sebagai dogma politik suatu negara. Sistem politik Indonesia selalu berada dibawah bayang-bayang dua kekuatan besar ideologi dunia. Sejak era proklamasi, founding fathers kita selalu menegaskan politik Indonesia yang bebas aktif. Artinya, tidak berpihak namun berpartisipasi aktif dalam perdamaian dunia. Namun, kita sanggup melihat kecenderungan-kecenderungan mengarah kemana sistem politik Indonesia.

Contoh praktik demokrasi liberal di Indonesia

Contoh penerapan demokrasi liberal di Indonesia tertulis dalam sejarah, yaitu pada 17 Agustus 1950-5 Juli 1959. Pada periode itu Indonesia memakai Undang-Undang sementara sebagai konstitusinya. Kita tidak bisa menutup mata bahwa negara Indonesia ketika itu gres berdiri. Pasca proklamasi, masih kehidupan sosial dan politik didominasi oleh perang melawan kolonial Belanda dan Inggris yang ingin mencoba menjajah kembali. Periode ini ditandari oleh instabilitas pemerintahan Indonesia. Selain perang, beberapa faktor yang mengakibatkan instabilitas pemerintahan adalah:

• Sistem parlementer dan multipartai yang belum matang.


• Kepentingan partai politik lebih secara umum dikuasai di parlemen.


• Resuffle kabinet terjadi terus-memenerus.

Indonesai mulai mengadopsi sistem liberal democracy pada 1950 dengan menerapkan politik multipartai. Peraturan pemerintah ketika itu dipertanggungjawabkan oleh dewan menteri kepada parlemen. Skema ini merupakan bentuk adopsi awal ideologi liberalisme dalam sistem politik di Indonesia.

Sumber aciknadzirah.blogspot.com

Share this post

Berlangganan update artikel terbaru via email: