Perkembangan Perpustakaan Di Indonesia
A. Zaman Kemerdekaan Sampai Sekarang
Pada tanggal 25 Agustus 1950 bangun Perpustakaan Yayasan Bung Hatta dengan koleksi yang menitik-beratkan kepada pengelolaan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Indonesia.
Pada tanggal 7 Juni 1952, perpustakaan Stichting voor culturele Samenwerking, suatu tubuh kolaborasi kebudayaan antara pemerintah RI dengan pemerintah Negeri Belanda, diserahkan kepada pemerintah RI.
Oleh Pemerintah RI kemudian diubah menjadi Perpustakaan Sejarah Politik dan Sosial Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Oleh Pemerintah RI kemudian diubah menjadi Perpustakaan Sejarah Politik dan Sosial Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Perpustakaan Negara yang pertama didirikan di Yogyakarta pada tahun 1949, kemudian disusul Ambon (1952); Bandung (1953); Ujung Pandang (1954); Padang (1956); Palembang (1957); Jakarta (1958); Palangkaraya, Singaraja, Mataram, Medan, Pekanbaru dan Surabaya (1959).
Setelah itu menyusul kemudian Perpustakaan Negara di Banjarmasin (1960); Manado (1961); Kupang dan Samarinda (1964).
Setelah itu menyusul kemudian Perpustakaan Negara di Banjarmasin (1960); Manado (1961); Kupang dan Samarinda (1964).
Pada masa Orde Baru pengembangan perpustakaan banyak dilakukan melalui Pusat Pembinaan Perpustakaan (Pusbinpustak).
Sampai final Pelita II Pusat Pembinaan Perpustakaan telah membuka 11 proyek perintis perpustakaan sekolah di 11 propinsi.
Tahun 1976 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi membentuk satuan kiprah (Satgas) untuk pengembangan perpustakaan perguruan tinggi.
Sampai final Pelita II Pusat Pembinaan Perpustakaan telah membuka 11 proyek perintis perpustakaan sekolah di 11 propinsi.
Tahun 1976 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi membentuk satuan kiprah (Satgas) untuk pengembangan perpustakaan perguruan tinggi.
Pada tahun 1977, suatu Tim Peneliti yang diketuai oleh Prof. Dr. Selo Soemardjan menurut Surat BAPPENAS dan Rektor Universitas Indonesia, melaksanakan penelitian perihal Sistem Nasional Perpustakaan dan Perpustakaan Nasional Indonesia.
Tim ini yang beranggotakan tokoh-tokoh terkemuka kepustakawanan Indonesia pada masa itu, menghasilkan Laporan dan Rekomendasi perihal Sistem Nasional Perpustakaan dan Perpustakaan Nasional Indonesia.
Tim ini yang beranggotakan tokoh-tokoh terkemuka kepustakawanan Indonesia pada masa itu, menghasilkan Laporan dan Rekomendasi perihal Sistem Nasional Perpustakaan dan Perpustakaan Nasional Indonesia.
Di sisi lain perlu dicatat bahwa perpustakaan-perpustakaan negara yang sudah usang bangun itu, pada tahun 1979 ditingkatkan menjadi perpustakaan wilayah yang berfungsi sebagai perpustakaan deposit di tingkat provinsi.
Dengan diresmikannya perpustakaan wilayah ini kemudian mulai didirikan aneka macam perpustakaan umum di tingkat kabupaten, perpustakaan keliling dan perpustakaan desa.
Pada pertengahan 1980 telah bangun 19 perpustakaan umum di tingkat kabupaten, 19 perpustakaan wilayah, 305 perpustakaan desa dan 16 perpustakaan keliling.
Dengan diresmikannya perpustakaan wilayah ini kemudian mulai didirikan aneka macam perpustakaan umum di tingkat kabupaten, perpustakaan keliling dan perpustakaan desa.
Pada pertengahan 1980 telah bangun 19 perpustakaan umum di tingkat kabupaten, 19 perpustakaan wilayah, 305 perpustakaan desa dan 16 perpustakaan keliling.
Pada tanggal 17 Mei 1980, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 0164/0/1980 perihal Pembentukan Perpustakaan Nasional.
Perpustakaan Nasional ini merupakan penyatuan dari Perpustakaan Museum Pusat; Perpustakaan Sejarah, Politik dan Sosial; Bagian Bibliografi dan Deposit pada Pusat Pembinaan Perpustakaan; serta Perpustakaan Wilayah DKI Jakarta.
Perpustakaan Nasional ini merupakan penyatuan dari Perpustakaan Museum Pusat; Perpustakaan Sejarah, Politik dan Sosial; Bagian Bibliografi dan Deposit pada Pusat Pembinaan Perpustakaan; serta Perpustakaan Wilayah DKI Jakarta.
Pada tahun 1981, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Keputusan Mendikbud Nomor 0103/0/1981 tanggal 11 Maret 1981 perihal Pokok-pokok Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan di Indonesia.
Keputusan ini sangat penting alasannya ialah dimaksudkan sebagai landasan pengembangan sistem nasional perpustakaan yang meliputi pengembangan dan pelatihan aneka macam jenis perpustakaan di Indonesia.
Keputusan ini sangat penting alasannya ialah dimaksudkan sebagai landasan pengembangan sistem nasional perpustakaan yang meliputi pengembangan dan pelatihan aneka macam jenis perpustakaan di Indonesia.
Sejarah perkembangan perpustakaan dan kepustakawanan di Indonesia tidak sanggup dilepaskan dari sejarah perkembangan forum pendidikan tenaga perpustakaan, dan sejarah perkembangan organisasi profesi pustakawan Indonesia.
Lembaga pendidikan bagi pegawai perpustakaan di Indonesia pertama kali diresmikan pada tanggal 20 Oktober 1952, dengan nama Kursus Pendidikan Pegawai Perpustakaan yang berlangsung hingga tahun 1955.
Lembaga pendidikan bagi pegawai perpustakaan di Indonesia pertama kali diresmikan pada tanggal 20 Oktober 1952, dengan nama Kursus Pendidikan Pegawai Perpustakaan yang berlangsung hingga tahun 1955.
Selama periode 1955-1959 forum ini berganti nama menjadi Kursus Pendidikan Ahli Perpustakaan, yang kemudian juga berganti nama menjadi Sekolah Perpustakaan.
Pada tahun 1961, Sekolah Perpustakaan diintegrasikan ke dalam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Indonesia (FKIP-UI), dan ketika FKIP-UI menjadi IKIP pada tahun 1963, pendidikan akademik bidang perpustakaan ini dimasukkan kedalam Fakultas Sastra Universitas Indonesia, yang ketika ini berganti nama menjadi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya.
Pada tahun 1961, Sekolah Perpustakaan diintegrasikan ke dalam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Indonesia (FKIP-UI), dan ketika FKIP-UI menjadi IKIP pada tahun 1963, pendidikan akademik bidang perpustakaan ini dimasukkan kedalam Fakultas Sastra Universitas Indonesia, yang ketika ini berganti nama menjadi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya.
Selain itu, juga melalui aneka macam penerbitan, baik buku maupun jurnal, yang menjadi wahana komunikasi antar pustakawan di negeri ini.
Salah satu bentuk bantuan IPI bagi pengembangan kepustakawanan di Indonesia ialah kolaborasi dan sumbangan kepada Perpustakaan Nasional dalam mengegolkan ketentuan perihal jabatan fungsional pustakawan dengan terbitnya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/1988 tanggal 28 Februari 1988.
Salah satu bentuk bantuan IPI bagi pengembangan kepustakawanan di Indonesia ialah kolaborasi dan sumbangan kepada Perpustakaan Nasional dalam mengegolkan ketentuan perihal jabatan fungsional pustakawan dengan terbitnya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/1988 tanggal 28 Februari 1988.
B. Era Perpustaakan Digital
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional (2005) mengenai jasa perpustakaan umum, maka layanan perpustakaan umum gres meliputi murid sekolah yang berada di sekitar perpustakaan umum, orang-orang yang ingin membaca terutama surat kabar daripada buku.
Dengan melihat data perpustakaan umum cukup umur ini yang tersimpan di Deputi Pembinaan, maka pengembangan kea rah perpustakaan digital meliputi 2 (dua) bidang, yaitu penyiapan ke arah digitalisasi serta pengupayaan semoga tidak terjadi eksklusi sosial serta melihat hal yang ada.
Persiapan ke arah perpustakaan digital meliputi ketersediaan anggaran, penyiapan SDM kemudian pemakai serta keputusan mengenai bahan yang akan didigitalkan.
Mengingat muatan lokal semakin banyak dipakai untuk kepentingan publik (pendidikan, kebudayaan, pariwisata) maka muatan lokal harus memperoleh prioritas dalam digitalisasi.
Mengingat muatan lokal semakin banyak dipakai untuk kepentingan publik (pendidikan, kebudayaan, pariwisata) maka muatan lokal harus memperoleh prioritas dalam digitalisasi.
Karena perkembangan bahasa, sejarah serta ejaan, maka digitalisasi sanggup dilakukan pada koleksi surat kabar mulai tahun 1972 ke belakang.
Tahun 1972 menandai mulainya Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), sehingga koleksi digital surat kabar sanggup dibaca oleh pemakai generasi sekarang.
Digitalisasi restrospektif meliputi mulai tahun 1945 hingga tahun 1972.
Cakupan tahun tersebut memuat Sejarah Indonesia, yang banyak dipakai oleh pemakai, terutama dari bidang sejarah.
Digitalisasi selanjutnya bersifat selektif, ibarat surat kabar yang kondisinya rusak, terbit dalam Bahasa Melayu, Jawa dan Sunda.
Tahun 1972 menandai mulainya Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), sehingga koleksi digital surat kabar sanggup dibaca oleh pemakai generasi sekarang.
Digitalisasi restrospektif meliputi mulai tahun 1945 hingga tahun 1972.
Cakupan tahun tersebut memuat Sejarah Indonesia, yang banyak dipakai oleh pemakai, terutama dari bidang sejarah.
Digitalisasi selanjutnya bersifat selektif, ibarat surat kabar yang kondisinya rusak, terbit dalam Bahasa Melayu, Jawa dan Sunda.
Bila melihat anggaran yang disediakan bagi perpustakaan umum, maka sanggup dipastikan bahwa hampir mustahil bagi mereka untuk membeli perangkat lunak sebagai langkah awal digitalisasi bahan perpustakaan.
Pembentukan koleksi elektronik dengan bahan diunduh (d0wnl0ad) dari Internet mensyaratkan ketersediaan kemudahan komputer dan telekomunikasi.
Pengembangan ke arah perpustakaan digital berimplikasi terhadap anggaran yang besar dan anggaran ini dikaitkan dengan jasa berbasis teknologi di perpustakaan digital.
Pembentukan koleksi elektronik dengan bahan diunduh (d0wnl0ad) dari Internet mensyaratkan ketersediaan kemudahan komputer dan telekomunikasi.
Pengembangan ke arah perpustakaan digital berimplikasi terhadap anggaran yang besar dan anggaran ini dikaitkan dengan jasa berbasis teknologi di perpustakaan digital.
Dari Berbagai Sumber
0 Response to "Perkembangan Perpustakaan Di Indonesia"
Posting Komentar